Blora adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di bagian paling timur, berbatasan dengan Jawa Timur. Blora memiliki luas wilayah 1.820,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk 884.333 jiwa berdasarkan data tahun 2020. Blora memiliki beberapa julukan, seperti Kota Sate, Kota Kayu Jati, Kota Minyak, dan Kota Barongan.
Nama Blora berasal dari kata Belor, yang berarti lumpur. Menurut cerita rakyat, nama ini berkaitan dengan kondisi tanah di Blora yang berlumpur akibat banjir. Kata Belor kemudian berkembang menjadi Mbeloran dan akhirnya menjadi Blora. Secara etimologi, Blora juga berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu Wai dan Lorah. Wai artinya air dan Lorah artinya jurang atau tanah rendah. Jadi, Blora berarti tanah rendah berair atau berlumpur.
Blora memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa Kerajaan Demak. Pada saat itu, Blora termasuk dalam wilayah Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Setelah Kerajaan Demak runtuh, Blora menjadi bagian dari Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Kemudian, Blora menjadi wilayah Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung.
Pada masa penjajahan Belanda, Blora menjadi salah satu daerah yang memberontak melawan penjajah. Kaum petani di Blora melakukan pemberontakan karena tidak tahan dengan sistem pajak yang memberatkan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Ngerang. Selain itu, di Blora juga muncul gerakan Samin yang menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi oleh Belanda.
Pada masa kemerdekaan Indonesia, Blora juga menjadi saksi perjuangan rakyat melawan penjajah. Di Blora terjadi pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dan Belanda pada tahun 1948-1949. Pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Ngawen-Blora atau Pertempuran Lima Hari Lima Malam. Dalam pertempuran ini, pasukan Indonesia berhasil mengusir Belanda dari kota Blora.
Hari jadi Kabupaten Blora ditetapkan pada tanggal 11 Desember 1749. Tanggal ini diambil dari surat keputusan Sultan Pakubuwono II yang menunjuk Raden Tumenggung Wiraguna sebagai Bupati Blora pertama. Sejak saat itu, Blora menjadi kabupaten otonom yang memiliki pemerintahan sendiri.
Tinggalkan Balasan