Konsep Keadilan Sosial dan Kesinambungan Pembangunan Nasional di Indonesia

Tujuan, Asas, Ruang Lingkup, dan Syarat Sukses Otonomi Daerah di Indonesia
Tujuan, Asas, Ruang Lingkup, dan Syarat Sukses Otonomi Daerah di Indonesia

Tolok ukur yang muncul dalam menilai keberhasilan pembangunan adalah aspek keadilan dan kesinambungan pembangunan. Ilustrasi dari Irfan Suaqi Beik berikut ini menunjukkan teori tentang tolok ukur pembangunan. Jika dalam suatu masyarakat terdapat kesenjangan sosial antara the have and the have not, maka dalam masyarakat tersebut akan lumbuh kerawanan yang bisa menimbulkan perpecahan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.

Kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin bahkan mungkin sampai menimbulkan perpecahan antara kalangan militer yang mendukung perlawanan masyarakat miskin. Hal ini akan menjadikan gejolak politik yang pada akhirnya bisa menghancurkan hasil pembangunan yang sudah dicapai. Bagaimanapun kompak dan ketatnya lembaga militer, ketimpangan hati nurani dengan kepatuhan menjalankan tugas tentu menghasilkan konflik batin.

Memperhatikan teori-teori tentang pembangunan di dunia ketiga beserta tolok ukur keberhasilan pembangunan tersebut di alas, timbul pertanyaan bagaimana dengan konsep dan tolok ukur keberhasilan pembangunan di negara kita? Untuk itu kita mengurut kembali dari belakang tentang makna pembangunan nasional.

Istilah pembangunan di Indonesia muncul tahun 66-an pada masa Gestapu, di mana perubahan besar-besaran terjadi pada awal Orde Baru. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang meyakinkan bahwa “revolusi belum selesai” maka Indonesia tidak boleh menjadi melemah. Kebijakan dasar yang diambil adalah kebijakan untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen kemudian segera melaksanakan pembangunan.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa sejak masa Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia memperoleh perhatian yang sangat besar menggantikan perhatian negara bahwa politik adalah panglima. Konsep dan prioritas pembangunan mulai disusun secara bertahap dalam bentuk Pembangunan Lima Tahun (pelita) dan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) per dua puluh lima tahunan.

Konsep pembangunan disusun dan dimulai dengan makna dan hakekat pembangunan, tujuan asas dan modal dasar, prioritas dan sasaran setiap bidang pembangunan dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan TAP MPR. Bangsa Indonesia memberikan makna pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tersusun dalam pembukaan UUD 45.

Dengan demikian tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan material berdasarkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai.

Dari tujuan di atas, maka kita dapat mengkaji dan menetapkan apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Jika dikaitkan dengan beberapa teori tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dikemukan, yaitu: produktivitas negara (kemakmuran material), pemerataan (merata material dan spiritual), kualitas kehidupan, pemeliharaan lingkungan (perikehidupan aman, tertib dan damai), dan keadilan sosial dan kesinambungan (damai, bersahabat dan berdaulat).

4 Replies to “Konsep Keadilan Sosial dan Kesinambungan Pembangunan Nasional di Indonesia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *