Akhir Dramatis PPDB Sekolah Negeri Menggunakan Zona Jarak dan Zona Prestasi

Khidmat Upacara Bendera Guru Memakai Seragam PGRI dan Korpri di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
Khidmat Upacara Bendera Guru Memakai Seragam PGRI dan Korpri di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Para orangtua murid lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) mengalami masa-masa tidak menyenangkan selama sepekan terakhir ini. Anak-anak mereka sedang mengikuti Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ke sekolah negeri dengan menggunakan sistem zona jarak dan zona prestasi. Meskipun kebijakan pemerintah menggunakan sistem zona sejak tahun lalu telah dikritisi oleh banyak pihak, namun pemerintah tetap bersikukuh untuk melaksanakan ketentuan sistem zona pada PPDB online tahun 2019 ini.

PPDB dengan menggunakan sistem zona jarak memungkinkan untuk siswa tidak pandai yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah negeri untuk diterima di sekolah tersebut. Sebaliknya, anak-anak pandai dan memiliki nilai ujian sekolah yang baik tidak akan diterima di sekolah negeri karena tempat tinggal mereka jauh dari sekolah negeri tersebut. Inilah ketidakadilan yang dikeluhkan oleh para orang tua murid dalam PPDB tahun ini. Istilah sederhananya adalah daftar ke sekolah negeri sekarang menggunakan meteran, tidak menggunakan nilai ujian sekolah.

Sebagai ilustrasi sederhana dari permasalahan PPDB dengan menggunakan zona jarak adalah keberadaan sekolah dasar yang jauh dari tempat SMP Negeri. Misalkan siswa-siswi yang bersekolah di SDN Latsari pada umumnya tinggal di Dusun Guwo Desa Latsari Kecamatan Mojowarno. Lokasi tempat tinggal mereka cukup jauh untuk mencapai 3 Sekolah Menengah Pertama Negeri terdekat. Mari kita hitung jarak masing-masing SMP Negeri dengan Dusun Guwo.

Jarak Dusun Guwo dengan SMP Negeri 1 Mojowarno sekitar 5 km. Lalu jarak Dusun Guwo dengan SMP Negeri 1 Ngoro pun sama sekitar 5 km. Sedangkan jarak Dusun Guwo dengan SMP Negeri 1 Bareng sekitar 3,8 km. Dari 3 SMP Negeri itu tidak satupun murid-murid SDN Latsari yang memenuhi kriteria zona jarak. Para murid SD dan MI terdekat dengan 3 sekolah SMP Negeri itu sudah lebih dulu memenuhi pagu zona jarak. Praktis para siswa SDN Latsari hanya bisa mendaftar PPDB bergantung kepada zona prestasi.

Siswa-siswi yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah negeri memiliki kesempatan diterima melalui zona prestasi. Zona prestasi diperuntukkan bagi murid-murid yang memiliki nilai akademik di atas rata-rata. Jumlah persentase pagu zona prestasi tidak lebih dari 30% dari keseluruhan pagu yang dimiliki oleh SMP Negeri dan SMA Negeri. Kebijakan ini sungguh merugikan bagi banyak siswa pandai yang memiliki potensi untuk mengembangkan diri lebih baik di sekolah negeri.

Olahraga Jalan Sehat Siswa Baru dalam kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah dan MOS di SDN Latsari
Jalin keakraban warga sekolah dengan cara olahraga Jalan Sehat Siswa Baru dalam kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah dan MOS di SDN Latsari

Plus Minus Zona Jarak

Selain itu, fakta kasat mata adalah tidak semua kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki SMA Negeri. Contohnya Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Wonosalam tidak memiliki SMA Negeri. Dengan demikian siswa lulusan SMP Negeri dan SMP swasta di Mojowarno tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti PPDB dengan zona jarak. Pun dengan zona prestasi mereka masih rentan kalah bersaing karena operator PPDB sekolah negeri memiliki banyak cara untuk mengakali siswa pendaftar.

Kabar terbaru dari PPDB yang telah ditutup kemarin adalah dari sekolah tempat penulis mengajar hanya meloloskan 1 orang murid ke SMP Negeri. Sungguh tahun ini merupakan PPDB paling rumit dan membuat keluh kesah di kalangan kalangan wali murid. Guru-guru dan operator sekolah pun sama pusingnya menghadapi kebijakan pemerintah yang dianggap oleh masyarakat tidak mendukung keadilan ini.

Selama sepekan terakhir ini penulis berulangkali didatangi didatangi oleh para wali murid dan murid-murid kelas 6 lulusan sekolah dasar yang akan mendaftar di SMP Negeri. Penulis harus meluangkan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka seputar PPDB online dengan menggunakan zona jarak dan zona prestasi. Sungguh melelahkan!

Langkah terakhir bagi para siswa yang tidak diterima di sekolah negeri adalah bersekolah di sekolah swasta. Pemilihan sekolah dengan catatan bahwa mereka sekolah swasta tersebut didukung oleh sarana transportasi yang memadai. Biaya SPP tinggi yang diberlakukan oleh sekolah swasta kepada murid baru sepertinya tidak menjadi pertimbangan bagi orang tua untuk memilih sekolah. Bagaimana lagi. Tidak ada pilihan lain selain bersekolah di sana karena sekolah negeri telah penuh dengan anak-anak yang tinggalnya bertetangga dengan sekolah tersebut.

Sistem zona jarak dan zona prestasi memang bagus untuk diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Namun hal itu dapat berlangsung dengan aman dan lancar apabila telah ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Setiap kecamatan di Indonesia hendaknya memiliki SMP Negeri dan SMA Negeri sehingga tingkat persaingan siswa benar-benar fair dan adil. Jika tidak ada pembangunan sekolah negeri lagi maka PPDB akan seterusnya kacau seperti seminggu terakhir ini. Mari kita saksikan terus kelanjutan drama pendidikan nasional di Indonesia.

Bagikan tulisan ini:

9 Replies to “Akhir Dramatis PPDB Sekolah Negeri Menggunakan Zona Jarak dan Zona Prestasi”

  1. Sekolah dimana saja sama. Semua proses belajar bth ketekunan, kesabaran dan doa. Semangat buat anak2 indonesia.

  2. Meskipun berat dilakukan, kita harus percaya kepada iktikad baik pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional. Kita hanya perlu menyiapkan pola pikir yang tepat bahwa sekolah negeri bukanlah yang utama. walaupun anak-anak bersekolah di lembaga pendidikan swasta, namun profesionalitas dan komitmen lembaga tersebut lah yang akan membentuk karakter anak-anak kita menjadi pribadi yang unggul, Mandiri Dan berkompeten di masa depan.

  3. Apapun yang terjadi anak-anak harus melanjutkan sekolah karena pendidikan adalah cahaya yang akan menuntun di masa depan mereka.

  4. Katanya pelajar di Jombang akan mendapatkan seragam gratis dari Bupati. Mana buktinya? Sampai sekarang kok belum ada realisasinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *