Sistem Hukum Adat yang Berlaku di Kerajaan Majapahit

Sistem hukum adat Majapahit adalah kombinasi dari hukum Hindu, Buddha, dan tradisi lokal yang telah berkembang selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem hukum adat Majapahit:

Pengaruh Hukum Hindu dan Buddha

Majapahit merupakan kerajaan yang memeluk agama Hindu dan Buddha, sehingga hukum yang diterapkan sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kedua agama tersebut:

Dharma

Konsep dharma atau kewajiban moral dan etika dalam Hindu dan Buddha menjadi dasar dalam membuat peraturan dan keputusan hukum.

Karma

Percaya bahwa tindakan seseorang akan membawa konsekuensi dalam kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya, mempengaruhi bagaimana hukuman dan penghargaan diberikan.

Varna/Casta

Meskipun sistem kasta di Majapahit tidak seketat di India, tetap ada hierarki sosial yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masing-masing kelompok sosial dalam hukum.

Hukum Adat Lokal

Majapahit juga mengintegrasikan hukum adat lokal yang telah ada sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha:

Hukum Desa

Setiap desa memiliki adat dan hukum sendiri yang sering kali diatur oleh kepala desa atau para tokoh adat. Konsep ini masih dikenal sebagai “hukum adat” atau “hukum desa” di banyak daerah di Indonesia.

Musyawarah

Penyelesaian konflik sering kali dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang merupakan metode tradisional dalam pengambilan keputusan.

Pengadilan dan Penegakan Hukum

Majapahit memiliki struktur pengadilan yang terorganisir:

Dharmmadhyaksa

Pejabat yang bertanggung jawab atas hukum keagamaan dan adat. Mereka mengawasi pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa keadilan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dharma.

Penyelesaian Konflik

Umumnya, konflik diselesaikan di tingkat lokal, tetapi kasus-kasus yang lebih serius atau yang melibatkan para bangsawan mungkin dibawa ke pengadilan kerajaan.

Hukum dan Pidana

Hukuman di Majapahit bervariasi sesuai dengan kejahatan yang dilakukan:
  • Hukuman Mati: Untuk kejahatan berat seperti pembunuhan atau pengkhianatan.
  • Denda atau Pembayaran Ganti Rugi: Untuk kejahatan ringan atau sengketa sipil.
  • Pencabutan Hak: Orang yang melanggar aturan sosial atau kasta bisa kehilangan hak-hak tertentu.

Prasasti dan Kode Hukum

Prasasti seperti Prasasti Waringin Pitu memberikan bukti tentang hukum dan administrasi Majapahit. Meskipun tidak ada kode hukum tertulis yang komprehensif yang ditemukan, prinsip-prinsip hukum dijelaskan melalui prasasti, naskah-naskah kuno, dan cerita-cerita yang diwariskan.

Pengaruh pada Hukum Modern

Beberapa aspek hukum adat Majapahit masih terlihat dalam hukum adat di Indonesia:

Hukum Keluarga dan Warisan

Banyak prinsip tentang warisan dan pernikahan yang masih dipraktekkan, meskipun telah disesuaikan dengan agama Islam di banyak daerah.

Penyelesaian Konflik

Metode musyawarah dan mediasi masih digunakan di banyak desa untuk menyelesaikan konflik tanpa harus ke pengadilan formal.
Secara keseluruhan, sistem hukum adat Majapahit adalah campuran dari prinsip-prinsip agama, tradisi lokal, dan administrasi kerajaan yang menyeimbangkan keadilan dengan nilai-nilai sosial dan spiritual. Meskipun sistem ini telah berevolusi, beberapa aspeknya masih relevan dan terintegrasi dalam hukum adat Indonesia modern.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *