Wilayah administratif Kabupaten Jombang hari ini merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Jawa Timur. Sebelum nama “Jombang” muncul dalam catatan sejarah modern, tanah ini pernah menjadi jantung Kerajaan Medang (Mataram Kuno periode Jawa Timur). Menurut buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, pada masa itu wilayah ini dikenal dengan nama Tamwlang atau Tembelang, yang disebut secara eksplisit dalam Prasasti Turyyan sebagai Medang i Bhumi Mataram i Tamwlang.
Perpindahan ibu kota Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi bukan sekadar migrasi politik, melainkan babak baru peradaban yang meninggalkan jejak arkeologis, nilai-nilai luhur, dan semangat pembangunan yang hingga kini menjadi warisan budaya masyarakat Jombang. Kajian Tim Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Kantor Pariwisata dan Kebudayaan (Parbupora) Kabupaten Jombang tahun 2004 menjadi titik awal penelusuran ilmiah yang komprehensif. Meski hasil kajian tersebut tidak merekomendasikan penetapan tanggal tertentu sebagai “Hari Jadi Jombang” secara mutlak, berbagai prasasti yang ditemukan di wilayah Jombang tetap menjadi bukti kuat bahwa Tembelang pernah menjadi pusat kekuasaan kerajaan besar.
Latar Belakang Historis: Keruntuhan Mataram di Jawa Tengah dan Migrasi ke Timur
Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah mengalami kemunduran pada akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Beberapa teori menyebutkan letusan dahsyat Gunung Merapi dan tekanan politik dari kerajaan lain sebagai pemicu utama. Raja terakhir di Jawa Tengah, Dyah Balitung, meninggalkan tahta di sekitar tahun 910–928 Masehi. Kekosongan kekuasaan ini diisi oleh Pu Sindok (atau Mpu Sindok), seorang tokoh berpengaruh yang kemudian mendirikan Wangsa Isyana.
Pu Sindok, bergelar Sri Maharaja Rake Hino Dyah Sindok Sri Tsanawikrama Dharmottungadewawijaya, memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Keputusan ini strategis: wilayah timur memiliki tanah subur di lembah Sungai Brantas, akses ke pelabuhan, serta potensi pertanian dan perdagangan yang lebih stabil. Ibukota pertama yang dibangun adalah Tamwlang, yang kini diidentifikasi sebagai wilayah Tembelang, Kabupaten Jombang.
Prasasti Turyyan, bertarikh 851 Caka (24 Juli 929 Masehi), menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah ini. Dalam prasasti tersebut tertulis: “maka tewek Sri Maharaja makadatwan i Tamwlang”, artinya, “maka pada waktu itu Sri Maharaja berkedaton di Tamwlang”. Tanggal ini sering disebut sebagai momen kelahiran kekuasaan baru di wilayah yang kelak menjadi Jombang. Prasasti ini tidak hanya menyebutkan kedudukan kerajaan, tetapi juga mencatat aktivitas pembangunan bendungan dan irigasi, menunjukkan bahwa Pu Sindok langsung fokus pada kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya air.
Beberapa tahun kemudian, ibu kota dipindahkan lagi ke Watugaluh (sekarang Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek). Prasasti Anjukladang bertarikh 859 Caka (10 April 937 Masehi) secara tegas menyatakan: “kita prasidha manraksang ranghyangta Medang i Bhumi Mataram i Watugaluh” , “kami berkenan melindungi keraton suci kami di Bumi Mataram di Watugaluh”. Perpindahan ini kemungkinan dilakukan untuk alasan strategis, karena Watugaluh berada di posisi yang lebih aman dan subur di tepi Sungai Brantas.
Jejak Arkeologis Lain di Wilayah Jombang: Prasasti Poh Rinting dan Geweg
Selain dua prasasti utama tersebut, Tim UGM tahun 2004 juga mencatat dua temuan penting lainnya yang memperkuat posisi Jombang sebagai pusat peradaban abad ke-10:
- Prasasti Poh Rinting – ditemukan di Desa Glagahan, Kecamatan Perak. Bertarikh 851 Caka (28 Oktober 929 Masehi), prasasti ini merupakan salah satu yang tertua di Jombang. Isinya berkaitan dengan pemberian hak sima (tanah bebas pajak) untuk keperluan keagamaan dan pemeliharaan candi. Prasasti ini ditemukan di kompleks Candi Glagahan, menunjukkan bahwa wilayah Perak sudah menjadi pusat aktivitas religius dan administratif sejak awal masa Pu Sindok.
- Prasasti Geweg (juga dikenal Prasasti Tengaran) – ditemukan di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, bertarikh 855 Caka (14 Agustus 933 Masehi). Prasasti ini membebaskan Desa Geweg (nama lama Tengaran) dari pajak selama Pu Sindok berkuasa. Isinya mencerminkan kebijakan kerajaan yang pro-rakyat: memberikan insentif kepada desa-desa yang mendukung stabilitas politik dan pembangunan.
Keempat prasasti ini, Turyyan, Anjukladang, Poh Rinting, dan Geweg, secara kolektif membuktikan bahwa wilayah administratif Jombang modern (termasuk Kecamatan Tembelang, Diwek, Perak, dan Peterongan) pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang kuat. Namun, Tim UGM dengan hati-hati tidak merekomendasikan penetapan tanggal-tanggal ini sebagai Hari Jadi Jombang secara resmi. Alasan utamanya adalah kekhawatiran ilmiah: belum ada jaminan bahwa Desa Tamwlang yang dimaksud benar-benar berada di Jombang. Jika di masa depan ditemukan bukti Tamwlang di wilayah lain (misalnya Malang atau sekitarnya), maka penetapan ini bisa menimbulkan kontroversi.
Kelemahan lain yang dicatat tim adalah absennya kata “Jombang” dalam prasasti-prasasti tersebut. Nama yang muncul hanyalah Tamwlang dan Watugaluh. Meski demikian, ini bukan alasan yang mematikan, karena banyak daerah di Indonesia menggunakan momen historis kerajaan kuno sebagai acuan Hari Jadi, meskipun nama modernnya berbeda.
Debat Akademis: Tony Djubianto vs Pendapat Arkeologi Nasional
Di tengah keraguan Tim UGM, muncul pendapat yang lebih progresif dari Tony Djubianto, salah satu Deputi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata saat itu. Beliau justru mendorong agar tanggal 24 Juli 929 Masehi dari Prasasti Turyyan dijadikan sebagai tanggal kelahiran Jombang. Argumentasinya kuat dan filosofis: “Bukan alasan kuat jika tidak muncul kata Jombang. Contohnya Bogor berpatokan pada tanggal berdirinya Kerajaan Pajajaran, meskipun nama Bogor berasal dari Bahasa Belanda.”
Menurut Tony, momen yang paling berharga adalah inisiatif Pu Sindok menjadikan Tamwlang sebagai ibu kota Kerajaan Medang Lamulan (Mataram Kuno periode Jawa Timur). Ini mencerminkan semangat yang muncul dari potensi wilayah Jombang saat itu – tanah harapan, subur, dan strategis. Semangat inilah yang seharusnya menjadi inti identitas Jombang, bukan sekadar nama geografis.
Pendapat lain muncul dari kalangan arkeolog nasional. Tim Arkeologi Nasional di bawah pimpinan Titi Surti Nastiti (putri mendiang penyair Ajip Rosidi) lebih condong memilih interpretasi bahwa Tamwlang bukan Tembelang di Jombang, melainkan Tambelangan di wilayah Malang. Alasannya, beberapa prasasti serupa ditemukan di sekitar Malang dan ada kemiripan toponim. Oleh karena itu, Tim Arkenas lebih memilih masa pemerintahan Erlangga (raja besar abad ke-11) sebagai acuan Hari Jadi Jombang. Mereka mengacu pada Prasasti Munggut (atau Prasasti Sumber Gurit) yang ditemukan di Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Jombang, bertarikh 944 Caka (1022 Masehi).
Pada masa Erlangga, keraton utama memang berada di Wwatan Mas (sekarang Mojokerto), dekat lereng Gunung Penanggungan, tanah asal istri keduanya, putri seorang pendeta Hindu. Meski demikian, wilayah Jombang tetap menjadi bagian penting wilayah kekuasaan Erlangga, terbukti dari pemberian hak sima di Katemas.
Debat ini mencerminkan dinamika penelitian sejarah Indonesia: antara interpretasi lokal yang optimis dan pendekatan nasional yang lebih konservatif. Lepas dari perdebatan lokasi Tamwlang yang mana, satu hal yang tidak terbantahkan adalah bahwa wilayah Jombang modern pernah menjadi pusat kekuasaan kerajaan besar pada abad ke-10 hingga ke-11.
Nilai-Nilai Luhur yang Ditinggalkan: Warisan Budaya yang Hidup
Yang lebih penting daripada perdebatan tanggal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku pada masa itu. Prasasti-prasasti Pu Sindok dan Erlangga menunjukkan pola pemerintahan yang bijaksana:
- Kebijakan Sima: Pemberian tanah bebas pajak kepada desa-desa untuk pemeliharaan candi dan kegiatan keagamaan. Ini mencerminkan penghargaan terhadap spiritualitas dan peran masyarakat dalam menjaga kebudayaan.
- Pengelolaan Sumber Daya: Pembangunan bendungan dan irigasi (seperti yang tercatat dalam Prasasti Turyyan) menunjukkan visi pembangunan berkelanjutan. Masyarakat diajak berpartisipasi dalam pertanian yang produktif.
- Keadilan dan Perlindungan: Raja melindungi rakyat dari pemungutan pajak berlebih dan memberikan hak istimewa kepada desa yang setia. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan keadilan sosial.
- Sinkretisme Agama: Hindu-Buddha berkembang harmonis. Pu Sindok dan keturunannya membangun candi dan tempat suci tanpa memaksakan satu agama.
Nilai-nilai ini menjadi kekayaan budaya masyarakat tlatah Jombang. Hingga hari ini, situs-situs seperti Watu Mbah-Mbeh di Watugaluh, Candi Glagahan di Perak, dan Prasasti Tengaran masih dijaga warga sebagai warisan leluhur. Semangat “tanah harapan” yang pernah diwujudkan Pu Sindok terus hidup dalam jiwa masyarakat Jombang yang dikenal religius, produktif, dan toleran.
Relevansi Hari Ini: Identitas dan Pariwisata Budaya
Penetapan Hari Jadi Jombang, meski masih debatable, sebaiknya mengambil esensi semangat peradaban abad ke-10 tersebut. Apakah memilih 24 Juli 929 M (Tamwlang) atau 10 April 937 M (Watugaluh), atau bahkan masa Erlangga, yang terpenting adalah merawat nilai-nilai luhur: kebijaksanaan dalam memimpin, penghargaan terhadap alam dan masyarakat, serta visi pembangunan jangka panjang.
Kabupaten Jombang hari ini telah berkembang menjadi pusat pendidikan, pertanian, dan industri kecil. Namun, akar sejarahnya sebagai Medang i Tamwlang dan Watugaluh tetap menjadi fondasi identitas. Upaya pelestarian situs arkeologi, pengembangan wisata sejarah (seperti Napak Tilas Watugaluh atau Museum Prasasti), dan pendidikan sejarah di sekolah-sekolah menjadi langkah konkret untuk menghidupkan kembali warisan ini.
Kesimpulan: Dari Tamwlang Menuju Masa Depan
Sejarah wilayah administratif Jombang ketika bernama Tembelang (Medang i Bhumi Mataram i Tamwlang) adalah cerita tentang ketahanan, adaptasi, dan visi besar. Dari perpindahan ibu kota di bawah Pu Sindok, pemberian sima di Geweg dan Poh Rinting, hingga masa kejayaan Erlangga di Katemas, semua menunjukkan bahwa tanah Jombang selalu menjadi tempat lahirnya peradaban.
Tim UGM 2004 telah membuka pintu kajian yang lebih dalam. Tony Djubianto memberikan semangat optimisme, sementara Tim Arkenas mengingatkan pentingnya kehati-hatian ilmiah. Di atas semua itu, masyarakat Jombang memiliki tanggung jawab untuk merawat nilai-nilai luhur leluhur: keadilan, gotong royong, penghormatan terhadap alam, dan semangat membangun tanah harapan.
Hari ini, ketika kita menyebut nama Jombang, mari ingat bahwa di baliknya ada Tamwlang dan Watugaluh, tempat di mana sebuah kerajaan besar pernah berdiri. Warisan itu bukan sekadar batu prasasti, melainkan semangat yang terus mengalir dalam darah masyarakat Jombang untuk membangun masa depan yang lebih gemilang.
