Indonesia pada Maret 2025, jika dilihat dari permukaan, mungkin tampak seperti negara yang terus bergerak maju. Pembangunan infrastruktur masih menjadi sorotan, wacana digitalisasi ekonomi digaungkan, dan posisi Indonesia di panggung internasional terus diperkuat. Namun, di balik gemerlap narasi kemajuan itu, ada keresahan yang menggelayut di hati rakyat. Sebuah pertanyaan sederhana namun menusuk sering muncul: “Untuk siapa semua ini dibangun?” Ketika kebijakan dibuat dengan gaya petantang-petenteng, seolah-olah para pengambil keputusan tak lagi mendengar suara rakyat, maka refleksi menjadi sebuah keharusan. Mari kita coba menyelami kondisi Indonesia saat ini, dengan mata terbuka dan hati yang jujur.
Kebijakan yang Terasa Asing di Tangan Rakyat
Pemerintah sering kali menggembar-gemborkan efisiensi sebagai kata kunci dalam setiap kebijakan. Dari reformasi birokrasi hingga pengelolaan sumber daya alam, efisiensi selalu menjadi alasan yang terdengar mulia. Namun, realitas di lapangan sering kali berbanding terbalik. Ambil contoh pengelolaan Dana Nusantara (DANANTARA), sebuah inisiatif yang seharusnya menjadi harapan baru dalam pendanaan pembangunan nasional. Alih-alih menjadi alat yang inklusif dan transparan, muncul tudingan bahwa dana ini hanya menjadi “mainan” bagi kelompok tertentu, khususnya orang-orang yang dekat dengan partai Gerindra dan lingkaran keluarga Luhut Binsar Pandjaitan.
Apakah tudingan ini benar? Tanpa akses langsung ke data internal, sulit untuk memastikannya secara absolut. Namun, persepsi publik tidak lahir dari kekosongan. Ketika nama-nama yang sama terus muncul dalam berbagai proyek strategis—dari tambang, energi, hingga pengelolaan dana publik—wajar jika rakyat mulai curiga. Transparansi yang minim dan komunikasi yang buruk dari pemerintah hanya memperkuat narasi bahwa kebijakan dibuat bukan untuk rakyat, melainkan untuk segelintir elit. Makanya, jangan heran jika rakyat berkata, “Jangan sok-sokan buat kebijakan seenak kalian.” Karena pada akhirnya, kebijakan yang baik bukanlah soal seberapa cerdas konsepnya di atas kertas, tetapi seberapa nyata manfaatnya di tangan rakyat.
Presiden Joget, Rakyat Menonton
Di tengah hiruk-pikuk politik dan ekonomi, ada satu hal yang kerap menjadi bahan perbincangan di media sosial: hobi Presiden yang gemar joget. Entah itu di acara resmi atau momen santai, video Presiden berjoget sering kali viral. Bagi sebagian orang, ini adalah sisi humanis seorang pemimpin—sederhana, merakyat, dan relatable. Namun, bagi yang lain, ini adalah simbol dari ketidakseriusan di saat rakyat sedang bergulat dengan masalah nyata: harga kebutuhan pokok yang naik, lapangan kerja yang sulit, hingga bencana alam yang tak kunjung usai.
Tentu saja, joget itu sendiri bukan masalah. Tidak ada yang salah dengan seorang pemimpin menunjukkan sisi ringan dirinya. Namun, ketika gestur itu tidak diimbangi dengan tindakan nyata yang menjawab keresahan rakyat, maka joget itu menjadi ironi. Bayangkan seorang ibu di desa terpencil yang harus berjalan kilometer demi membeli beras mahal, lalu membuka ponselnya dan melihat pemimpin negara asyik berjoget. Apa yang ada di pikirannya? Mungkin rasa lelah bercampur sinis: “Kami di sini susah, dia di sana senang.”
Ini bukan soal jogetnya, tetapi soal prioritas. Ketika pemerintah sibuk menggelar acara seremonial atau diklat militer yang “nggak jelas” (seperti yang Anda sebut), sementara isu-isu mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan ekonomi terabaikan, maka rakyat berhak mempertanyakan: “Efisiensi yang kalian janjikan itu di mana?”
Diklat Militer dan Pertanyaan yang Tak Terjawab
Ngomong-ngomong soal diklat militer, ini memang menjadi salah satu topik yang membingungkan banyak orang. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tampak getol menggelar pelatihan militer untuk berbagai kalangan, mulai dari ASN hingga masyarakat sipil. Tujuannya, katanya, untuk membangun disiplin dan nasionalisme. Namun, pelaksanaannya sering kali menuai kritik. Ada yang menyebutnya sebagai pemborosan anggaran, ada pula yang melihatnya sebagai upaya pamer kekuatan yang tidak substansial.
Pertanyaannya sederhana: apa urgensinya? Di saat anggaran pendidikan masih pincang, fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih memprihatinkan, dan bantuan sosial sering kali salah sasaran, mengapa dana negara dialokasikan untuk sesuatu yang terasa kosmetik? Jika diklat ini memang strategis, mana hasilnya? Mana datanya yang menunjukkan bahwa program ini benar-benar meningkatkan produktivitas atau keamanan nasional? Tanpa jawaban yang jelas, wajar jika rakyat melihatnya sebagai “nggak jelas” dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, entah itu kontraktor proyek atau elit politik yang ingin tampil gagah.
Kebiasaan Membohongi Rakyat
Mungkin yang paling menyakitkan dari semua ini adalah kebiasaan—atau setidaknya persepsi—bahwa pemerintah gemar membohongi rakyat. Janji-janji kampanye yang manis, data yang dimanipulasi, dan narasi sukses yang dilebih-lebihkan sudah menjadi makanan sehari-hari. Ambil contoh soal pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mungkin dengan bangga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5% per tahun, tetapi apakah angka itu dirasakan oleh pedagang kecil di pasar tradisional? Apakah itu sampai ke kantong petani yang masih bergantung pada tengkulak?
Kebohongan tidak selalu berupa dusta langsung. Kadang, itu terselip dalam diamnya pemerintah saat ditanya soal isu sensitif, atau dalam jargon-jargon rumit yang sengaja dibuat untuk membingungkan rakyat awam. Ketika harga BBM naik, misalnya, alasan “subsidi tidak tepat sasaran” selalu diulang-ulang. Tapi, ketika rakyat bertanya mengapa keuntungan besar Pertamina tidak digunakan untuk menstabilkan harga, jawabannya sering kali mengambang. Ini yang membuat kepercayaan rakyat terkikis. Jika pemerintah jujur tentang keterbatasan mereka dan berani mengakui kesalahan, mungkin rakyat akan lebih memaafkan. Tapi, ketika yang ada hanyalah pembelaan diri dan pencitraan, maka tuduhan “bohongi rakyat” akan terus bergema.
Ketimpangan yang Semakin Nyata
Di balik semua ini, ada satu benang merah yang tak bisa diabaikan: ketimpangan. Indonesia memang sedang berkembang, tetapi pertumbuhan itu tidak merata. Jakarta dan kota-kota besar terus dipoles dengan gedung pencakar langit dan jalan tol, sementara desa-desa di Papua, Maluku, atau NTT masih berjuang dengan listrik dan air bersih. Elit politik dan kroni-kroni mereka hidup dalam kemewahan, sementara rakyat kecil harus puas dengan janji-janji kosong.
Lihat saja soal sumber daya alam. Indonesia kaya akan nikel, emas, dan minyak, tetapi mengapa rakyatnya tidak kaya? Mengapa kontrak-kontrak besar lebih sering jatuh ke tangan perusahaan asing atau segelintir konglomerat lokal yang dekat dengan kekuasaan? Ketika Luhut atau figur lain dari lingkaran elit disebut-sebut dalam berbagai proyek strategis, pertanyaan muncul: apakah ini untuk kepentingan nasional atau kepentingan pribadi? Tanpa audit yang independen dan terbuka, pertanyaan ini akan terus menjadi duri dalam daging.
Harapan di Tengah Kekecewaan
Meski begitu, refleksi ini bukan berarti menyerah pada keputusasaan. Indonesia masih punya harapan, dan harapan itu ada pada rakyatnya sendiri. Di tengah kebijakan yang terasa jauh dari realitas, ada gerakan-gerakan kecil yang lahir dari bawah: petani yang mulai mengorganisasi diri, anak muda yang vokal di media sosial, hingga komunitas lokal yang berusaha mandiri. Mereka adalah bukti bahwa semangat untuk berubah masih ada, meski pemerintah tampak acuh.
Namun, harapan itu perlu disertai dengan tekanan nyata. Rakyat harus lebih kritis, lebih lantang, dan lebih terorganisasi. Media sosial, misalnya, bisa menjadi alat untuk mengungkap kebenaran, bukan sekadar tempat curhat atau joget-joget. LSM, akademisi, dan wartawan independen juga punya peran besar untuk terus mengawasi dan mengedukasi. Dan yang terpenting, rakyat harus belajar dari masa lalu: memilih pemimpin bukan karena karisma atau janji manis, tetapi karena rekam jejak dan integritas.
Penutup: Kembali ke Akar
Indonesia pada Maret 2025 adalah cermin dari pilihan-pilihan yang kita buat selama ini. Jika kebijakan terus dibuat dengan arogansi, jika efisiensi hanya jadi jargon kosong, dan jika rakyat terus dibohongi, maka jangan harap ada perubahan berarti. Tapi, jika kita semua—rakyat dan pemimpin—mau kembali ke akar, yaitu mendengar, jujur, dan bekerja untuk kepentingan bersama, maka Indonesia masih bisa bangkit.
Makanya, jangan sok-sokan petantang-petenteng seenak kalian, para pengambil kebijakan. Rakyat bukan penonton yang bisa ditipu dengan joget atau diklat tak jelas. Rakyat adalah pemilik negeri ini, dan mereka berhak mendapatkan lebih dari sekadar janji. Sudah saatnya kita semua berhenti berpura-pura dan mulai membangun Indonesia yang benar-benar untuk rakyat.
