Suasana Kebatinan dan Kerohanian Konstitusi Pertama Negara Indonesia

The Law Sign - Lambang Penegakan Hukum di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang pertama bangsa Indonesia. Penyusunan konstitusi harus dapat dipahami maksud dan isinya karena tanpa pemahaman maksud dan isi dari konstitusi tersebut, konstitusi tidak berarti apa-apa. Untuk memahami apa maksud dan tujuan dari konstitusi tersebut kita harus mempelajari terjadinya mengetahui keterangan-keterangan dan mengetahui suasana teks tersebut diciptakan. Suasana kebatinan penyusunan konstitusi pertama merupakan latar belakang, bagaimana terjadinya teks UUD tersebut, bagaimana keterangan dan dalam suasana apa teks tersebut disusun. Continue reading “Suasana Kebatinan dan Kerohanian Konstitusi Pertama Negara Indonesia”

Sikap Positif Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sikap positif berarti memiliki cara pandang yang positif, cara pandang yang berusaha merubah dan memperbaiki keadaan, cirinya selalu bertanya kepada diri sendiri apa yang telah saya berikan untuk bangsa dan negara yang tercinta. Kemudian terdorong untuk melakukan tindakan yang positif pula. Orang yang bersikap positif selalu kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan asas maupun tujuan yang telah disepakati bersama. Continue reading “Sikap Positif Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”

Dasar Hukum Otonomi Daerah di Indonesia Dari Waktu ke Waktu

Dasar Hukum Otonomi Daerah di Indonesia Dari Waktu ke Waktu
Dasar Hukum Otonomi Daerah di Indonesia Dari Waktu ke Waktu

Apakah dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Sejak kapan Indonesia menerapkan otonomi daerah? Apakah otonomi daerah sudah dipraktekkan oleh Pemerintah Indonesia saat Indonesia baru saja merdeka tahun 1945?

Dasar hukum otonomi daerah adalah Amandemen UUD 1945 pasal 18. Amandemen UUD 1945 pasal 18 memuat paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru dalam menjalankan otonomi daerah, yaitu tentang prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 2. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Continue reading “Dasar Hukum Otonomi Daerah di Indonesia Dari Waktu ke Waktu”