Pada April 2025, sebuah pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengguncang panggung politik Indonesia. Forum yang terdiri dari ratusan pensiunan jenderal, laksamana, dan marsekal ini mengeluarkan delapan poin tuntutan, salah satunya yang paling menonjol adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan ini muncul pasca-Pemilihan Presiden 2024, di mana Gibran terpilih sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto. Isu ini menjadi sorotan karena melibatkan para mantan petinggi militer yang memiliki pengaruh historis dalam dinamika politik Indonesia. Artikel ini akan mengulas secara mendalam latar belakang tuntutan, alasan di baliknya, respons berbagai pihak, implikasi hukum dan politik, serta konteks historis yang relevan.
Latar Belakang Tuntutan
Forum Purnawirawan TNI, yang mencakup tokoh-tokoh seperti Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden dan Panglima ABRI, serta Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI, mengemukakan tuntutan mereka sebagai respons terhadap situasi politik yang mereka anggap bermasalah. Dalam pernyataan resmi, mereka menyebut bahwa pencalonan Gibran sebagai Wapres dianggap cacat hukum dan prosedur. Mereka merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat usia calon Wapres, yang memungkinkan Gibran—yang saat itu berusia 37 tahun—untuk maju dalam Pemilu 2024.
Forum ini juga menyinggung dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam proses tersebut.
Selain itu, forum ini menyuarakan kekhawatiran tentang pengaruh politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran, yang masih terasa kuat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menilai bahwa keberadaan Gibran sebagai Wapres dapat memperpanjang dominasi politik Jokowi, yang dianggap merusak independensi pemerintahan baru. Tuntutan lain yang diajukan termasuk reshuffle kabinet untuk menghapus menteri yang dianggap pro-Jokowi dan pengembalian UUD 1945 ke bentuk aslinya, menunjukkan bahwa desakan ini merupakan bagian dari agenda reformasi yang lebih luas.
Alasan di Balik Tuntutan
Ada beberapa alasan utama yang mendorong Forum Purnawirawan TNI untuk menuntut pergantian Wapres Gibran. Pertama, mereka memandang proses pencalonan Gibran sebagai tidak sah secara hukum. Sebelum putusan MK, Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Namun, putusan MK yang kontroversial—dan kemudian diikuti perubahan Peraturan KPU (PKPU)—membuka jalan bagi Gibran untuk mendaftar. Forum ini menilai langkah tersebut melanggar prosedur hukum dan independensi peradilan, terutama karena adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman, mantan Ketua MK yang juga paman Gibran.
Kedua, isu nepotisme menjadi sorotan utama. Sebagai putra Jokowi, kehadiran Gibran di kursi Wapres memicu tuduhan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran hanyalah kelanjutan dari kekuasaan politik keluarga Jokowi. Para purnawirawan khawatir hal ini akan melemahkan legitimasi dan otonomi Presiden Prabowo, yang mereka harapkan dapat membawa perubahan signifikan setelah era Jokowi.
Ketiga, ada pandangan bahwa Gibran tidak memiliki pengalaman yang memadai untuk jabatan Wapres. Dengan latar belakang sebagai Wali Kota Solo selama kurang dari tiga tahun sebelum terpilih, banyak purnawirawan merasa Gibran belum teruji dalam menghadapi tantangan politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Dalam sebuah pernyataan, Letjen TNI (Purn) Suharto mengungkapkan sentimen ini dengan nada sarkastik: “Belum sampai umur 40 sudah saya beri hormat? Gak mau saya. Saya masuk Akabri tahun 1965, saat bapaknya militer saja mungkin belum.” Pernyataan ini mencerminkan resistensi dari sebagian kalangan militer tua terhadap figur muda seperti Gibran.
Respons dari Berbagai Pihak
Tuntutan ini memicu reaksi beragam dari berbagai elemen masyarakat dan politik. Presiden Prabowo Subianto, melalui Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa ia menghormati pandangan para purnawirawan. Namun, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo tidak dapat mengambil keputusan secara tergesa-gesa. “Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI tidak bisa spontan menjawab,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan sikap hati-hati Prabowo dalam menangani isu yang sensitif ini, terutama mengingat hubungannya yang erat dengan komunitas militer.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang merupakan pendukung kuat Gibran, mengecam keras tuntutan tersebut. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyebut usulan pergantian Wapres sebagai ancaman terhadap demokrasi. “Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran,” katanya. Ia menambahkan bahwa desakan ini hanya akan menciptakan kegaduhan politik tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebaliknya, politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, memberikan tanggapan yang lebih terbuka. Meski tidak secara eksplisit mendukung, ia mengakui bahwa ada kejanggalan dalam proses pencalonan Gibran yang patut dikaji. “Saran kan artinya itu menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak,” ujar Deddy, seraya menekankan pentingnya evaluasi konstitusional terhadap tuntutan tersebut.
Mantan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, justru menyambut tuntutan ini dengan antusias. Ia menyebutnya sebagai “bom politik” yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan Gibran. “Tuntutan ini ibarat bom politik yang menghentak kesadaran kita,” katanya, menunjukkan dukungan terhadap langkah purnawirawan.
Di kalangan masyarakat sipil, opini terbagi. Sebagian mendukung tuntutan ini sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintahan, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya mengganggu stabilitas politik yang baru terbentuk pasca-Pemilu 2024.
Implikasi Hukum dan Politik
Secara hukum, tuntutan untuk mengganti Wapres melalui MPR tidak memiliki landasan yang kokoh. Berdasarkan UUD 1945, Wakil Presiden dipilih bersama Presiden melalui Pemilu dan hanya dapat diberhentikan dalam sidang istimewa MPR atas usul DPR, dengan alasan yang jelas seperti pelanggaran konstitusi atau tindak pidana berat. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan pergantian Wapres hanya berdasarkan aspirasi sekelompok masyarakat, termasuk purnawirawan TNI. Dengan demikian, tuntutan ini lebih merupakan manuver politik ketimbang langkah yang realistis secara hukum.
Namun, dampak politiknya bisa jauh lebih signifikan. Prabowo, sebagai mantan jenderal TNI, memiliki ikatan historis dan emosional dengan para purnawirawan. Di sisi lain, Gibran mewakili basis dukungan politik Jokowi yang masih kuat dalam koalisi pemerintahan. Jika isu ini terus bergulir, Prabowo mungkin menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan kepentingan antara menjaga stabilitas koalisi dan merespons aspirasi para seniornya di militer. Ketegangan ini berpotensi melemahkan solidaritas dalam pemerintahan.
Selain itu, tuntutan ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun mereka memenangkan Pemilu dengan suara mayoritas, kritik dari kalangan purnawirawan TNI dapat memicu keraguan tentang integritas proses pemilihan, terutama terkait peran Jokowi dalam mendukung pencalonan anaknya.
Konteks Historis
Keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik bukanlah hal baru di Indonesia. Pada masa Reformasi 1998, para pensiunan militer turut mendukung gerakan yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto. Begitu pula pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ketika sejumlah purnawirawan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap melemahkan TNI. Namun, tuntutan spesifik untuk mengganti Wakil Presiden merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan kasus ini unik dalam sejarah politik Indonesia modern.
Di tingkat internasional, ada paralel dengan kasus di Turki pada 2007, ketika militer mengeluarkan pernyataan menentang pencalonan Abdullah Gül sebagai presiden. Meski demikian, intervensi militer atau purnawirawan dalam politik sipil sering kali dianggap sebagai kemunduran bagi demokrasi, sebuah kritik yang mungkin juga relevan dalam konteks Indonesia saat ini.
Kesimpulan
Tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan kompleksitas politik Indonesia pasca-Pemilu 2024. Meskipun sulit direalisasikan secara hukum, desakan ini memiliki potensi untuk mengguncang stabilitas politik jika tidak ditangani dengan bijak. Respons Presiden Prabowo, yang harus menyeimbangkan penghormatan terhadap para purnawirawan dengan menjaga proses konstitusional, akan menjadi ujian kunci bagi kepemimpinannya. Di tengah dinamika ini, Indonesia sekali lagi dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi berbagai kelompok dan prinsip demokrasi. Bagaimana pemerintahan menavigasi isu ini akan menentukan arah stabilitas politik nasional ke depan.
