Menurut buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, pada tahun 1910 wilayah administratif Jombang mengalami transformasi signifikan ketika statusnya ditingkatkan dari Afdeeling (divisi) menjadi pRegentschap atau Kabupaten mandiri, terpisah sepenuhnya dari Kabupaten Mojokerto. Momen ini menjadi titik penting dalam sejarah administratif modern Jombang, karena menandai berdirinya entitas pemerintahan kabupaten yang bertahan hingga hari ini. Bupati pertama yang dilantik adalah Raden Adipati Arya (R.A.A.) Soero Adiningrat V, yang lebih akrab disapa Kanjeng Sepuh atau Kanjeng Jimat oleh masyarakat setempat. Beliau menjabat dari tahun 1910 hingga 1930, periode yang menjadi fondasi tata kelola wilayah ini.
Pembentukan Kabupaten Jombang pada 1910 lebih tepat dijadikan acuan untuk Ulang Tahun Pemerintahan Kabupaten Jombang, bukan sebagai “Hari Jadi Jombang” secara keseluruhan sebagai tanah leluhur. Alasannya, status kabupaten ini mencerminkan struktur administratif kontemporer yang masih berlaku hingga sekarang, sementara akar budaya dan historis Jombang jauh lebih tua, mulai dari era Mataram Kuno hingga Majapahit. Namun, pilihan ini dianggap lebih sesuai karena berbasis dokumen resmi kolonial yang jelas dan dapat diverifikasi, menghindari perdebatan atas legenda atau prasasti kuno.
Kelemahan utamanya sama seperti pembentukan Afdeeling tahun 1881: inisiatif sepenuhnya berasal dari kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda. Tujuannya adalah meningkatkan kontrol administratif dan ekonomi atas wilayah yang subur, strategis, dan kaya potensi perkebunan serta pertanian. Jombang bukan lahir dari semangat otonomi rakyat, melainkan dari kepentingan efisiensi kolonial, sebuah “hadiah” administratif yang sekaligus memperkuat dominasi Belanda.
Meski demikian, sejak 1910, Jombang berdiri sebagai kabupaten hingga saat ini. Dinamika politik nasional, dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, turut mewarnai perkembangannya. Uniknya, Jombang cenderung menjadi barometer kedewasaan berpolitik: relatif stabil, kondisi sosial-politik bersuhu rendah, jarang mencapai titik panas ekstrem, dan lebih sering menunjukkan sikap moderat serta toleran.
Latar Belakang Pembentukan Regentschap Djombang Tahun 1910
Sebelum 1910, Jombang telah menjadi Afdeeling tersendiri sejak 20 Maret 1881, dipisah dari Afdeeling Mojokerto berdasarkan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Afdeeling ini membawahi tiga distrik utama: Mojoagung, Mojorejo, dan Mojodadi, dengan ibu kota di Djombang (nama kolonial untuk Jombang). Pada masa Afdeeling, kepemimpinan bumiputra dipegang oleh seorang patih, yaitu Raden Pandji Tjondro Winoto (dilantik 30 April 1881). Namun, status Afdeeling masih di bawah pengawasan Residen Surabaya, dan belum setara dengan kabupaten penuh.
Pada awal abad ke-20, kebijakan kolonial berubah. Pasca-Agrarische Wet 1870 dan liberalisasi ekonomi, Belanda mendorong pembentukan lebih banyak regentschap untuk pengelolaan pajak tanah (landrente), perkebunan swasta, dan ketertiban masyarakat. Wilayah Jombang, dengan tanah subur di lembah Brantas, posisi persimpangan jalur Surabaya-Malang dan akses ke pelabuhan, menjadi prioritas. Luas wilayah sekitar 920 km² (kemudian bertambah menjadi 1.159,50 km² hari ini) membuat pengawasan dari Mojokerto kurang efisien.
Puncaknya adalah Besluit nomor 553 tanggal 21 Oktober 1910, yang secara resmi menetapkan Regentschap Djombang sebagai kabupaten mandiri. Tanggal ini kemudian menjadi dasar Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Jombang (peringatan ke-114 pada 2024, dan ke-115 pada 2025). Bersamaan dengan itu, pada 1 Desember 1910, R.A.A. Soero Adiningrat V dilantik sebagai bupati pertama.
Profil Bupati Pertama: R.A.A. Soero Adiningrat V (Kanjeng Sepuh)
Raden Adipati Arya Soero Adiningrat V, lahir dengan nama Bagus Badrun sekitar tahun 1850 di Sidayu (Gresik), berasal dari garis keturunan bangsawan Jawa yang panjang. Menurut silsilah keluarga, beliau merupakan keturunan ke-15 dari Prabu Brawijaya V (raja terakhir Majapahit, 1447–1478), melalui garis Madura dan Sedayu. Ayahnya, R.A.A. Soero Adiningrat IV, adalah Bupati Sedayu (1855–1884). Bagus Badrun kecil menimba ilmu agama di Pesantren Giri dan ilmu kanuragan di Perguruan Gilingwesi, mencerminkan pendidikan holistik: agama, budaya, dan bela diri.
Sebelum ke Jombang, beliau menjabat sebagai Bupati Sedayu (1884–1910) dengan gelar R.A.A. Soero Adiningrat V. Pengangkatan ke Jombang didukung oleh Bupati Mojokerto R.A.A. Kramadjajaadinegara dan tokoh lokal seperti Imam Zahid dari Sumobito. Masa jabatan di Jombang (1910–1930) ditandai dengan pembangunan simbolis: peletakan batu pertama Pendopo Kabupaten pada 22 Februari 1910, penanaman pohon beringin kunthing di halaman pendopo, dan beringin di Ringin Contong, simbol pengayoman pemimpin terhadap rakyat menurut tradisi Jawa.
Kanjeng Sepuh dikenal sebagai pamong praja yang bijaksana: panutan dan pembimbing, bukan penguasa semata. Beliau wafat pada 20 April 1946 di Jombang, digantikan putranya R.A.A. Setjoadiningrat VIII (1930–1946).
Dampak Pembentukan Kabupaten: Pembangunan dan Kontrol Kolonial
Pembentukan kabupaten memicu pembangunan infrastruktur: pendopo, kantor pemerintahan, pasar, jalan, dan irigasi. Wilayah dibagi menjadi kontrol afdeeling: Jombang (membawahi distrik Jombang dan Ploso) serta Mojoagung (membawahi Mojoagung dan Ngoro). Ini memudahkan pengumpulan pajak dan pengawasan perkebunan kopi, tebu, tembakau.
Namun, kelemahan inheren adalah motif kolonial: meningkatkan kontrol efektif atas sumber daya. Jombang menjadi “jantung” ekonomi timur Jawa, tapi rakyat lebih banyak sebagai objek eksploitasi daripada subjek otonomi.
Dinamika Politik Pasca-1910: Barometer Kedewasaan Berpolitik
Sejak 1910, Jombang bertahan sebagai kabupaten melalui berbagai era:
- Masa Kolonial Akhir (1910–1942): Stabil di bawah bupati pribumi, meski di bawah pengawasan Belanda.
- Pendudukan Jepang (1942–1945): Struktur kabupaten tetap, tapi bupati diganti dengan pengawasan militer.
- Orde Lama (1945–1966): Jombang relatif tenang. Perjuangan kemerdekaan melibatkan tokoh lokal, tapi tanpa gejolak besar. Pesantren seperti Tebuireng (KH Hasyim Asy’ari) menjadi pusat pendidikan dan nasionalisme moderat.
- Orde Baru (1966–1998): Pembangunan terpusat, Jombang berkembang sebagai “Kota Santri” dengan pesantren besar (Tebuireng, Tambakberas, Darul Ulum). Politik bersuhu rendah; demonstrasi jarang, lebih banyak dialog.
- Orde Reformasi (1998–sekarang): Pilkada langsung sejak 2005, Jombang tetap stabil. Konflik sosial minim, toleransi tinggi antaragama dan antaraliran. Jombang sering menjadi contoh kedewasaan demokrasi: pemilu damai, transisi kepemimpinan lancar.
Karakter ini berakar dari warisan historis: campuran Majapahit, pesantren, dan administrasi kolonial yang moderat.
Relevansi Hari Ini: Dari Regentschap ke Kabupaten Modern
Hari ini, Kabupaten Jombang (luas 1.159,50 km², penduduk >1,1 juta jiwa) tetap mempertahankan struktur sejak 1910. Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten diperingati setiap 21 Oktober, dengan tema refleksi dan harapan. Logo kabupaten menggabungkan elemen historis: gerbang Majapahit, warna ijo-abang legenda Kebo Kicak, dan simbol santri.
Pilihan 1910 sebagai ulang tahun pemerintahan lebih aman dan realistis daripada momen kuno yang debatable. Meski lahir dari kebijakan kolonial, kabupaten ini telah menjadi milik rakyat sejak kemerdekaan, simbol ketahanan dan kedewasaan politik.
Dari peletakan batu pertama pendopo oleh Kanjeng Sepuh hingga hari ini, Jombang terus berkembang sebagai tanah subur, beriman, dan toleran. Warisan 1910 mengingatkan: struktur administratif hanyalah
